PERAN POLITIK DAN KEBIJAKAN TERHADAP PROSES PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Abstract

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik sebagai pengelolaan urusan rakyat berdasarkan ideologi yang diemban negara.Politik merupakam pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau nation-state seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini. Berdasarkan pemahaman mendasar dalam proses mendirikan suatu lembaga pendidikan islam tentu ada peran politik dan kebijakan yang membantu proses perizinan tersebut.